PASAR DOGIYAI KAMU / MAPIHA,,,,

 MAMA-MAMA PAPUA TERUS BERJUANG....!!!

"...Mereka Berjuang untuk Proteksi Demi Keselamatan Anak-Cucu..."

Info SOLPAP

Bahwa Mama- mama (Dogiyai & Mapiha) berencana akan mengadakan aksi/demo pada awal Maret untuk menuntut Proteksi dan Intervensi pasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah sesegara mungkin dalam bentuk pembuatan regulasi, baik untuk Mama- Mama di Dogiyai dan di seluruh tanah Papua.

Untuk itu, hari ini, 28/2/2015 (Hari Sabtu), Pukul 12.00 Wip, bertempat di GMKI Kamu /mapiha sedang dilakukan rapat terakhir untuk penentuan tempat aksi dan mempersiapkan perangkat aksi.

Karena itu, bagi teman-teman SOLPAP dan Pemerhati Mama-mama bisa bergabung untuk berjuang bersama Mama-mama Papua.

 Rapat persiapan sudah dilakukan 13 Ferbuari dan 26 Ferbuari 2015.

Salam Solidaritas....!!!

Buktikan Kalau Kita Anak-anak dari Mama-mama 

Papua.....!!!!

"...MARI BERGABUNG DAN BERSUARA UNTUK MAMA-MAMA PAPUA SEBAGAI BENTUK KECINTAAN KITA PADA MAMA PAPUA YANG RIL....!!!!

Penulis:Mee Yoka

Uskup agung Jakarta pakai akage saat kunker paroki bomomani papua

Bomomani, Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Mgr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Pr melakukan kunjungan kerja di Paroki St Maria Menerima Kabar Gembira, Bomomani, Dekanat Kamu-Mapiha, Keuskupan Timika, Provinsi Papua, Sabtu (31/1/15).

 Informasi yang diterima sumber melatih menulis beritah di Bomomani sore tadi mengabarkan, Uskup KAJ beserta rombongan tiba di Bomomani sekitar pukul 16:00 waktu setempat dari Nabire.

 Guyuran hujan sore tadi tidak menjadi halangan bagi umat Paroki Bomomani yang telah menunggu sejak siang untuk menyambut rombongan Uskup dengan tarian adat Pegunungan Mapiha.

 Dikabarkan, umat setempat telah menyiapkan payung tradisional, koba-koba atau dalam bahasa setempat disebut Akage bagi Uskup untuk menadah hujan. Di sana, banyak payung, tetapi umat ingin Uskup merasakan bagaimana menggunakan payung tradisional orang Papua, khususnya orang Pegunungan Mapiha.

 
Mengapa Uskup KAJ ke Bomomani?

Bomomani adalah wilayah misi Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) walaupun ia masuk dalam keuskupan Timika. Kehadiran para imam misionaris diosesan di sana untuk memberi inspirasi rohani, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan.
Kehadiran misi KAJ tentu atas permintaan Keuskupan Timika, Papua. KAJ menanggapi tawaran Uskup Timika dengan landasan semangat solidaritas untuk berbagi dalam kesatuan dengan Gereja Universal.

Keuskupan terdiri dari 30 paroki lebih tetapi kekurangan imam untuk memberi inspirasi rohani, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Karena itulah, KAJ memulai karya di Paroki St Maria Menerima Kabar Gembira, Bomomani.

Paroki ini terdapat 2.158 jiwa. Ia terbagi dalam tujuh stasi yang tersebar di Kecamatan Mapiha, Kabupaten Dogiyai. Wilayah ini sulit dijangkau. Jalan menuju tempat ini sejauh 185 km dari Nabire.

 Tantangan dihadapi Misionaris KAJ di Bomomani, bukan saja menyangkut keterbatasan fasilitas, tetapi juga kondisi masyarakat pedalaman yang masih minim dalam berbusana dan sederhana dalam berpikir. Namun, di sisi lain, fasilitas dalam budaya modern itu sendiri juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat tradisional suku Mee.

 Beragam persoalan sosial, seperti perjudian kartu, togel, mabuk minuman keras, mencium lem aibon, hingga HIV AIDS yang merangsek pelosok Papua menjadi tantangan tersendiri dalam berpastoral.

Seperti dirilis hidupkatolik.com, edisi Jumat, 22 Agustus 2014, misi KAJ di tanah Papua sudah dimulai sejak 2004, ketika Uskup Agung Jakarta waktu itu, Julius Kardinal Darmaatmadja SJ, mengutus RD Ferdinand untuk menggembala di paroki ini (2004-2011). Setelah itu, menyusul RD Michael Wisnu Agung Pribadi yang berkarya pada 2010-2013. Kini, Mgr I. Suharyo tetap melanjutkan karya ini dengan mengirim RD Yustinus Kesaryanto sejak 2011.

 Selain Romo Kesaryanto, KAJ juga mengutus RD F.X. Suherman, sebagai Pastor Rekan sejak September 2013. Sejak 2011, Seminari Tinggi KAJ juga mengirimkan para frater dan diakon untuk membantu pelayanan pastoral di paroki ini. Mereka yang pernah diutus adalah Fr Purboyo Diaz, Fr Bonifasius Lumintang, Diakon Reynaldo Antony dan Diakon Lukcy.
Pada Misa Krisma, Kamis Putih, 17/4, Uskup Agung Jakarta juga mengumumkan tugas perutusan RD Paulus Dwi Hardianto, imam yang ditahbiskan pada 22 Agustus 2013, ke Bomomani.

Misionaris KAJ di Keuskupan Timika tidaklah berjalan sendiri, namun bergerak bersama umat KAJ maupun Keuskupan Timika. Ada sejumlah sukarelawan yang membantu karya misi ini, antara lain Antonius Wahyu yang sudah bertugas pada 2008-2012.

 Di samping itu, ada pula sukarelawan dari Perancis yang tergabung dalam Fidesco, yaitu organisasi yang bermarkas di Prancis dengan tujuan membantu Gereja-gereja dalam pengadaan tenaga ahli. Paroki Bomomani mendapat dua tenaga dalam bidang peternakan dan pertanian, yaitu dr Correian Mulla Matthieu dan dr Myriam Anne Claire yang bertugas selama enam bulan pada 2012. Mereka digantikan oleh oleh Jean Babtiste Clement dan Jerome Bourgue pada 2012-2013.

Selain itu, ada Mitra Misi Domestik (MMD), yaitu kelompok umat yang mendukung karya Misionaris KAJ di Bomomani. Awalnya kelompok awam ini memiliki perhatian pada karya para imam yang bertugas di pelosok Papua, khususnya Bomomani. Mereka membantu baik tenaga, pikiran, maupun materil untuk umat yang terpencil dan miskin dari segala aspek. Saat ini anggota MMD ada di KAJ maupun di Keuskupan Timika, khususnya Nabire.

Misonaris KAJ, dalam keterlibatannya selama satu dasawarsa, telah berjibaku mendampingi masyarakat Bomomani dalam menghadapi era peradaban modern. Empat pilar pelayanan yang di kembangkan, mencakup pelayanan kerohanian dengan sakramen, karya kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. 

Penulis mapiha Yoka

WACANA PEMEKARAN MAPIHA TAYA INI SEMBILAN SIKAP PENOLAKAN

Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Mapiha Dogiyai di Jayapura, Papua, menyatakan dengan tegas menolak wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Mapia Raya di wilayah Kabupaten Dogiyai.

"Wacana pemekaran Kabupaten Mapia Raya itu segera dihentikan karena hanya akan membawa petaka bagi masyarakat Mapia," ujar Mudes Musa Boma, ketua tim solidaritas di Jayapura, Sabtu (11/4/15).

Penegasan sama sempat dikemukakan saat Jumpa Pers di Prima Garden Cafe, Abepura, kota Jayapura, Papua, Senin (20/3/2015) lalu. Saat itu, ia menyebut pemekaran kabupaten baru pintu besar bagi kehadiran pasukan TNI/Polri yang dapat memperpanjang trauma rakyat Tota Mapia.

"Oleh karena itu, kami mendesak kepada pemerintah agar tidak membuat masyarakat Mapia tersakiti dengan tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan rakyat di sana," tegasnya kala itu.

Ia juga menyatakan menolak dengan tegas wacana pemekaran Mapia Raya, karena kondisi hari ini Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap. Kalau pemekaran itu jadi, menurutnya, otomatis akan ada penempatan pasukan Militer Indonesia, baik organik maupun non organik di daerah Mapia. "Dan, itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM," ujar Boma.

Lebih lanjut dikemukakan, tindak kekerasan akan terus dilakukan aparat keamanan Indonesia, sementara berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya sejak tahun 1963 tak pernah diproses secara hukum.

"Saya bersama seluruh rakyat Mapia menilai rencana pemekaran Mapia Raya hanya membuka pintu untuk aparat melakukan pelanggaran HAM di tanah Papua," tegas Mahasiswa Fisip Universitas Cenderawasih Jayapura ini.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan 9 pernyataan sikap:

Pertama, Menolak dengan tegas upaya perjuangan pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang diperjuangkan oleh segelintir orang tanpa ada persetujuan dari berbagai stakeholder yang ada.

Kedua, Pemerintah provinsi Papua, DPRP, MRP, segera memanggil pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Ketua Tim Pemekaran untuk menyampaikan dan menjelaskan draft kajian akademis tentang apakah ada resolusi bersama dari rakyat atau tidak di depan mahasiswa bersama kepala suku besar (RPM SIMAPITOWA) dan seluruh rakyat Papua Barat di Jayapura.

Ketiga, Menteri dan Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penolakan tegas atas Kabupaten Mapia Raya yang sedang diupayakan oleh elit lokal, sebab kabupaten Dogiyai saja belum dibangun dengan baik.

Keempat, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo tidak perlu merespon upaya tim pemekaran Mapia Raya, karena hal itu bukan permintaan dari rakyat setempat.

Kelima, Presiden Republik Indonesia harus segera menarik pasukan organik maupun non organik dari tanah Papua.

Keenam, Bupati Kabupaten Dogiyai, Drs. Thomas Tigi segera mengeluarkan surat penolakan tegas atas pemekaran Kabupaten Mapia Raya.

Ketujuh, Bupati Kabupaten Dogiyai, Drs. Thomas Tigi, Paskalis Butu selaku Kepala Bagian Pemerintahan Dogiyai bersama Kepala Dinas Kependudukan Willem Kegiye segera menghentikan keterlibatan kepala suku palsu yang mengatasnamakan pemilik ulayat untuk melakukan pelepasan tanah adat atau persetujuan rakyat setempat.

Kedelapan, Bupati Kabupaten Dogiyai bersama Intelektual Mapia stop melakukan upaya busuk dan jangan sekali-kali katakan bahwa kami tidak bisa hidup bersama dengan teman-teman dari Kamuu. "Alasan mendasar bagi tim pemekaran kalau kami mau bangun kantor saja rakyat Kamuu minta nilai uang triliunan rupiah, maka membuat kami harus berjuang pemekaran". Ungkapan ini harus dibuang jauh karena tidak tepat digunakan.

Kesembilan, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Tim Pemekaran segera buka ruang dialog dan mengakomodir semua stakeholder/pemangku kepentingan yang ada guna mencari solusi yang terbaik.

Penulis:Mapiha Yoka

BUPATI DOGIYAI JANJI TAHUN INI PASAR BARU BISA DIOPERASIKAN

BUPATI DOGIYAI JANJI TAHUN INI PASAR BARU BISA DIOPERASIKAN

Bupati kabupaten Dogiyai, Thomas Tigi, menjanjikan jika pasar baru yang sudah dibangun sejak tahun 2012 di kampung Ekemanida akan dioperasikan dalam tahun berjalan ini.

"Dalam tahun ini, kami akan pindahkan dari pasar yang sedang operasi sekarang ke tempat ini," kata Thomas Tigi, Jumaat (13/03/2015) pagi dari pasar baru Ekemanida.

Bupati mengaku, beberapa waktu yang lalu pemerintah telah bertemu masyarakat. "Tadi kami sudah lihat mama-mama asli di sini berjualan di pinggir jalan itu akan berakhir dalam tahun ini," katanya di hadapan wakil ketua DPR RI dan rombongan yang datang ke Dogiyai.

Dalam kesempatan yang sama, wakil Bupati Dogiyai, Herman Auwe, menambahkan, Pemda sudah menyiapkan 80 ruang kios yang akan dijadikan tempat untuk menjual komoditi yang dihasilkan masyarakat Dogiyai.

"Di bagian depan jalan, nanti akan ada terminal umum agar tidak jauh dari pasar," tambah Auwe.

Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamza berjanji akan berusaha untuk memberikan masukan dan membawa aspirasi masyarakat ke Senayan.

Salah satu tokoh pemuda di Dogiyai, Yanuarius Goo justru berpendapat lain. Kata dia, pemerintah semestinya memperbaiki kerusakan yang ada, karena masih belum layak untuk dioperasikan.

"Pasar itu mau gunakan, tapi fasilitas banyak yang rusak itu mau operasikan bagaimana? Pemda harus rehab semua itu terlebih dulu," kata Goo kritik.

Ia meminta bupati Dogiyai jangan hanya mencari nama saja dengan mengundang banyak pihak mengunjungi Dogiyai.

"Kalau memang memindahkan pasar ke Ekemanida, siapa yang akan perbaiki semua fasilitas yang sudah rusak? Masyarakat yang ada semua tidak mampu. Jangan bebankan semua itu kepada masyarakat."

Sebelumnya, dalam pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah bersama pedagang, masyarakat dan SKPD yang terkait seperti Disperindagkop, PU, Bappeda, Dispenda, telah menyepakati untuk semua fasilitas yang sudah rusak menjadi tangggung jawab masyarakat yang akan menempati

Penulis:Mapiha Yoka